Munculnya pemberitahuan tentang program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 di dalam sistem Dapodik membuat banyak sekolah langsung bereaksi. Tidak sedikit kepala sekolah dan operator yang merasa ini adalah kesempatan besar untuk memperbaiki kondisi gedung yang selama ini memprihatinkan. Namun, di balik antusiasme itu, tersimpan banyak kesalahpahaman yang justru bisa membuat sekolah kehilangan peluang.
Masih ada yang mengira revitalisasi sekolah bisa “diajukan” dengan cara mengisi formulir tertentu atau menghubungi pihak tertentu. Padahal, mekanisme yang digunakan sepenuhnya berbasis data dan verifikasi berlapis. Semua dimulai dari ketepatan pengisian sarana dan prasarana di Dapodik.
Latar Belakang Munculnya Program Revitalisasi 2026
Program ini lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Banyak sekolah memiliki bangunan tua, ruang kelas kurang, bahkan fasilitas dasar yang sudah tidak layak. Pemerintah melalui dinas dan pusat berupaya menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Karena itu, sistem pemilihan calon penerima tidak lagi berdasarkan pengajuan manual, tetapi melalui pemetaan kebutuhan dari data resmi.
Dengan cara ini, sekolah yang benar-benar membutuhkan akan lebih mudah terdeteksi, sementara praktik manipulasi data dapat diminimalkan melalui verifikasi dinas dan pusat.
Mengapa Sekolah Tidak Bisa Mengajukan Sendiri
Dalam skema ini, sekolah tidak mengirim proposal revitalisasi. Semua sekolah hanya diminta memastikan data sarpras di Dapodik sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari data tersebut, dinas akan melakukan seleksi berdasarkan tingkat kebutuhan.
Sekolah yang dinilai paling membutuhkan akan masuk daftar calon penerima. Setelah itu, barulah mereka diminta melengkapi berkas pendukung. Jadi, kunci utama bukan pada “mengajukan”, melainkan pada kejujuran dan kelengkapan data.
Tugas Operator yang Sebenarnya
Banyak operator mengira tugasnya adalah membuat sekolah terlihat layak menerima bantuan. Ini adalah kesalahan fatal. Operator tidak boleh mengubah data agar terlihat rusak. Tugasnya hanya menginput sesuai fakta di lapangan.
Jika data dimanipulasi, risiko kegagalan sangat besar karena dinas akan melakukan survei langsung. Ketidaksesuaian sekecil apa pun bisa membuat sekolah gugur dari proses seleksi.
Bagian Data Sarpras yang Paling Menentukan
Beberapa bagian Dapodik menjadi dasar utama penilaian.
Yang pertama adalah data tanah. Semua informasi tentang sertifikat, luas, lokasi, dan status kepemilikan harus sesuai dokumen resmi.
Yang kedua adalah data bangunan. Setiap gedung yang terpisah secara fisik harus diinput sebagai bangunan terpisah, meskipun atapnya menyambung.
Yang ketiga adalah data ruangan dan alat. Setiap ruangan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya, baik jumlah, fungsi, maupun kondisinya.
Cara Mengisi Tingkat Kerusakan
Untuk ruangan, operator mengisi persentase kerusakan di menu ruang pada Dapodik. Persentase ini akan menentukan kategori ringan, sedang, atau berat.
Untuk bangunan, pengisian dilakukan melalui sistem SP Data. Jika kerusakan berada pada kategori sedang atau berat, sekolah wajib mengunggah formulir penilaian yang diisi oleh dinas teknis. Form ini tidak boleh diisi sendiri oleh sekolah.
Tahapan Seleksi Hingga Penetapan
Prosesnya dimulai dari pengisian data sarpras di Dapodik. Setelah itu, dinas menyaring sekolah berdasarkan skala prioritas. Sekolah yang lolos tahap awal diminta menyiapkan berkas.
Dinas kembali menyeleksi berdasarkan tingkat kebutuhan dan kelengkapan dokumen. Usulan yang lolos dikirim ke pusat untuk diverifikasi. Jika disetujui, pusat akan memfinalisasi daftar penerima bantuan.
Dokumen yang Harus Dipersiapkan
Sekolah yang masuk sebagai calon penerima harus menyiapkan bukti kepemilikan atau sewa tanah, foto bangunan rusak atau lahan kosong, site plan, serta formulir penilaian kerusakan jika ada bangunan rusak.
Semua dokumen harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Ketidaksesuaian akan berujung pada pencoretan dari daftar.
Kesalahan yang Harus Dihindari
Kesalahan terbesar adalah memaksa operator mengubah data agar terlihat rusak. Selain berisiko gagal, hal ini juga bisa berdampak hukum. Kesalahan lain adalah mengabaikan kelengkapan dokumen. Sekolah yang membutuhkan tetapi tidak lengkap berkasnya tetap tidak bisa diproses.
Kesimpulan
Revitalisasi sekolah 2026 adalah peluang besar bagi satuan pendidikan yang benar-benar membutuhkan. Namun, peluang ini hanya bisa dimanfaatkan jika sekolah memahami alurnya dengan benar. Kunci utama ada pada data yang jujur, verifikasi yang transparan, dan kelengkapan berkas. Dengan mengikuti prosedur resmi, sekolah dapat memperbesar peluang menerima bantuan tanpa melanggar aturan.
