Pimpinan DPRD Kab Solok Klarifikasi: “Gaji ASN Lambat Bukan Karena DPRD” Stakmen Ketua TAPD Medison Menebar Luka dihati Kami
Arosuka Solok_Detikpost.com..///..Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Sumatra Barat meluruskan tudingan sebagai penyebab keterlambatan gaji ASN dalam jumpa pers, Senin (5/5/2025) di gedung DPRD Arosuka. Hadir Ketua DPRD Ivoni Munir, Wakil Ketua H. Armen Plani, Mukhlis Dt. Gampo, serta pimpinan fraksi.
Klarifikasi ini merespons pernyataan Sekda sekaligus Ketua TAPD, Medison, yang menyebut keterlambatan terjadi karena DPRD belum melakukan efisiensi sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 dan edaran Mendagri.
Tudingan ini tidak berdasar, membuat hati kami terluka. Masalah ini memang telah selesai di atas kertas, bakal tapi luka di hati kami Anggota DPRD, ASN dan publik tak serta-merta sembuh,tegas Ivoni Munir. “Pertama, kami tidak pernah menolak efisiensi. Kedua, keterlambatan gaji bukan karena DPRD. Ketiga, ini soal teknis pelaksanaan di eksekutif.”
Ivoni juga mengungkapkan bahwa review dari Pemprov belum pernah sampai ke DPRD. Sehingga tudingan bahwa DPRD memperlambat proses adalah tidak berdasar yang di lontarkan Ketua TAPD, seperti yang dimuat oleh berbagai media. “Ini murni teknis atas kinerja TAPD yang lambat dan terkesan lempar tanggung jawab.”sebutnya.
DPRD mengaku telah efisiensi Rp9,1 miliar sejak awal, dan menambah Rp5,3 miliar lagi pada 30 April. “Kami tak punya akses sistem keuangan. Jadi tidak mungkin kami yang hambat. Ini murni tanggung jawab TAPD, jangan lemparkan bola panas pada kami di DPRD,”jelas Ketua DPRD Ivoni Munir dengan tegas l.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Armen Plani juga menegaskan, seluruh fraksi sudah sepakat patuh terhadap Inpres dan SE Mendagri. Ketua Fraksi Demokrat, Ismail Koto, juga menyebut tudingan itu tidak sesuai fakta. “Pimpinan dewan sudah komunikatif dan profesional,” katanya.
Ketua Fraksi NasDem, Hidayat, dan Ketua Fraksi Hanura-PDIP, Sutan Bahri, sepakat agar isu ini tak menjadi ajang saling menyalahkan. “Kita tak cari kambing hitam,” ucap mereka.
Ivoni menutup pernyataan dengan akan memberi rekomendasi tertulis ke pemerintah daerah. “Masalah ini memang selesai di atas kertas, tapi luka di hati ASN dan publik tak serta-merta sembuh. Ini pelajaran penting bagi semua,” ujarnya.(Rn-01)
