Detikpost.com, Sukabumi – Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) kembali melakukan aksi unjuk rasa (Unras), terkait dengan dugaan adanya monster pengendali anggaran pengadaan alat kesehatan antropometri, dan lemahnya penanganan stunting di Kabupaten Sukabumi.
Unjuk rasa ratusan pemuda FPP yang digelar di Halaman Setda Kabupaten Sukabumi Senin 31/07/2023 merupakan aksi lanjutan dari audiensi yang telah dilaksanakan Oleh FPP dengan anggota DPRD dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Mereka menilai adanya monster pengendali anggaran alat kesehatan antropometri.
Pantauan di lapangan ratusan massa aksi unras FPP bergerak dari Lapangan Cangehgar, Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Mereka long march dari Lapang Cangehgar dengan membawa alat demonstrasi seperti banner dan tulisan tulisan dari kayu triplek.
Selain Orasi FPP pun terlihat membakar Ban bekas bentuk kekecewaan karena tidak di ijinkan masuk ke dalam gedung dan tidak di temui oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kadis Dinkes serta Sekdis dan PPK nya
FPP mengendus adanya dugaan proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Telah diatur oleh salah satu orang yang merajai seluruh pengadaan alkes yang masuk ke Kabupaten Sukabumi. Apalagi pengadaan alkes tersebut dengan nominal milyaran rupiah.
Ketua Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP), Friady Mahyuzar yang lebih akrab di panggil Onay mengatakan, pemerintah segera mengambil langkah-langkah tegas dan transparan. Pasalnya hal itu berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
“Ini harus diluruskan, maka sudah jadi kewajiban kami untuk terus mengawal melakukan pengawasan karena diduga ini ada anggaran yang dibajak oleh para oknum atau adanya monster pengendali anggaran,” ucap Friady
“Dalam tuntutan hari ini kami forum pemuda palabuhanratu menekankan untuk transparansi publik keterbukaan informasi publik ini yang masih gugur di laksanakan karena dalam beberapa kali audensi ada dua kali yang pertama tanggal 12 juni 2023 dan 26 juli kemarin kami tidak mendapatkan transparansi terkait mekanisme termasuk penentuan pemenang pengadaan alkes ini seperti apa.ucapnya lagi
Onay memaparkan Proses dugaan terjadinya kecurangan dalam proses proyek pengadaan Alkes tersebut.
“Malahan ketika audisi kemarin pejabat pembuat komitmennya itu dilarang menjawab oleh sekdisnya dan kami sangat kecewa makanya audensi kemarin kami panjutkan aksi demo hari ini, Sedangkan aturan e-katalog itu per 2023 ini khusus untuk pengadaan antropometrikid dengan usgkid itu ada juklak juknis yang tertuang dalam surat edaran bersama tiga kementerian yaitu Kemndagri, Kemenkes dan Barzas Republik Indonesia.Papar nya
Yang mana diduga disinyalir ada aturan aturan yang tidak dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten sukabumi,Kami menduga ada kecurangan karena pada perosesnya diantara penyedia di dinas kesehatan kabupaten sukabumi yang di uprop nya itu barang yang lebih mahal
Sedangkan barang yang lain masih ada yang masih murah ini di indikasikan melompati mekanisme dan aturan aturan yang ada.Lanjut Onay
Kami menuntut transparansi dugaan kami adanya ketidak transparanan publik terhadap proses penunjukan pemenang.Pungkas nya
Yayat Suhayat, SKM.S.ip,M.M. Kabid PUK
sebagai Perwakilan dari pihak dinas Kesehatan kabupaten Sukabumi menanggapi pertanyaan dari pendemo
“Assalamu’alaikum, terimkasih kepada teman teman yang sudah menyampaikan aspirasinya, dan saya perwakilan dari dinas kesehatan hanya kebetulan hari ini pimpinan lagi ada kegiatan di utara, pimpinan pa sekdis juga lagi cuti, mengenai antropop PPKnya juga lagi ada kegiatan dengan kepala dinas. Ucap Yayat
Saya sebagai kepala bidang PUK di dinas Kesehatan , untuk pengadaan antropometrik secara langsung saya tidak ada kemenangan.pungkasnya
Pihak FPP kecewa karena Kepala dinas atau Sekdis dan PPK tidak hadir menemui mereka ,sedangkan jawaban dari Kabid PUK tidak di gubris mereka serta tidak ada jawaban yang memuaskan dari pihak Dinkes,makanya Onay dan kawan kawan (sumantri)